Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Pemohon Termohon Status Perkara
3/P/FP/2019/PTUN.SRG VREDDY KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG Minutasi
Tanggal Pendaftaran Kamis, 17 Okt. 2019
Klasifikasi Perkara Permohonan Fiktif Positif
Nomor Perkara 3/P/FP/2019/PTUN.SRG
Tanggal Surat Kamis, 17 Okt. 2019
Nomor Surat 26/DD/X/2019
Pemohon
NoNama
1VREDDY
Kuasa Hukum Pemohon
NoNamaNama Pihak
1DWI LIBRIANTO, SH., M.Kn, dkkVREDDY
2DJENNY SUHARSO, SHVREDDY
Termohon
NoNama
1KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Kuasa Hukum Termohon
NoNamaNama Pihak
1Encep Mulya Nakhrowi, S.SIT.,M.HKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
2EDY HARYONO, S.H.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
3CUCU SUDRAJAT, S.IP., M.H.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
4ENDANG ZULKARNAENKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
5IQBAL MAULID PURNAMAKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
6FEBRI IRFAN HERMAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Petitum
  1. Petitum/Tuntutan

 

DALAM POKOK PERKARA

 

  1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

 

  1. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang adalah cacat hukum administrasi;

 

  1. Mewajibkan kepada TERMOHON agar melakukan penelitian mengenai data fisik, yuridis dan administrasi terhadap pemohonan pembatalan sertipikat Hak Milik Nomor 24/Tanjung Pasir dan permohonan penerbitan sertipikat bukti hak atas tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang yang telah dimohonkan berdasarkan pengajuan dalam Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah berdasarkan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 27001/2019 tanggal 13 Maret 2019 atas Hak Milik Adat, Persil Nomor 26/III, Blok -, Kohir No. C 823, luas 22.000 M2, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Surat Direktur Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Wilayah II, atas nama Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian ATR/BPN Nomor : SK.04.03/659-800.38/IX/2019 tanggal 17 September 2019.;

 

  1. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

 

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berpendapat lain, maka PEMOHON mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Pihak Dipublikasikan Ya
Prodeo Tidak